Pages

Subscribe:

Labels

Selasa, 27 November 2012

Mewaspadai Dana Pendidikan























                   Ganda Tampubolon
          TIM KORMONEV INTEGRITAS
              & LSM PPPNRI- JAKARTA


     ”PerWal.No.36 Tahun 2009,direvisi No.3 Tahun 2010”Tentang Pungutan Sukarela Rugikan
                                                Masyarakat Ratusan Milyard Rupiah.



Tangsel KINT.
Perwal No.36 Tahun 2009,direvisi No.3 Tahun 2010 yang dicabut oleh walikota Tangsel Airin Rachmy Diany pada 20 Juni 2011,telah merugikan uang rakyat ratusan miliard rupiah.Akibat perwal tersebut para anak didik siswa/siswi se Tangerang Selatan sejak tahun 2009 s/d 2011,terbebani dengan pungutan berdasarkan perwal dan pungutan liar.

Pada perwal tangsel disalah artikan oleh para pejabat pendidikan dan pemerintahan Tangsel , dimana pada perwal tersebut diperbolehkan melakukan pemungutan sumbangan sukarela,akan tetapi pada kenyataannya di patok dan atau ditentukan besarannya sehingga sangat jelas bukan sukarela melainkan suka sukanya.


Sebagaimana yang terjadi SMPN 9 Tangsel dan SMP lainnya ,pungutan uang  SPP Rp.100.000/siswa untuk tingkat SMP,uang pembangunan fisik sekolah Rp.2.500.000 .Selain itu masih banyak lagi pungutan dengan dalih perwal dan pungutan  liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dimana peruntukannya.

Sejak tahun 2009 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) naik secara signifikan hampir 100%,kenaikan bantuan operasional sekolah tersebut adalah untuk merealisasikan komitmen pemerintah dalam membenahi pendidikan gratis wajib belajar sembilan tahun.Skala prioritas pengalokasian dana untuk buku paket,buku pengayaan,buku refrensi   dan buku bahan ajar yang pengadaannya mengacu kepada permendiknas No.2 Tahun 2008 serta PP.No.19 Tahun 2005 Tentang Standarnisasi Nasional Pendidikan (BNSP),145 judul buku yang hak ciptanya telah dibayar dan dibeli oleh pemerintah

. Pantauan dan temuan dilapangan buku paket siswa /siswai SD/MI se Tangerang Selatan selalu dibebankan kepada orang tua siswa dan masih banyak juga buku bahan ajar maupun buku paket yang tidak sesuai  kriteria buku sebagaimana diuraikan pada Permendiknas No.2 Tahun 2008 Tentang Mutu Buku.Dimanakah hasil pungutan uang suka rela dari siswa/siswi se Tangsel sejak Perwal No.36 Tahun 2009 ,dan revisi No.3 Tahun 2010 ?.Berapakah hasil,besaran dana yang dipungut secara global ?,dan dan siapa yang diseret keranah hukum  sebagai pihak yang bertanggung jawab? Tegas LSM-PPPN-RI kepada wartawan. Mencermati maraknya pungutan liar dan kebijakan pejabat yang salah dalam membuat peraturan, kapasitas, intelektualitas pejabat penting diuji,apakah sudah mampu dan jangan asal membuat peraturan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.Kebijakan kebijakan para pejabat didinas pendidikan banyak yang simpang siur,seperti kebijakan Kadis Pendidikan DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Kamaluddin tahun 2008,Tentang Pelayanan Sekolah terhadap LSM ,maupun organisasi sejenis dalam memantau pos pos pengalokasian dana pendidikan terutama dana BOS,BOP harus terlebih dahulu meminta ijin surat resmi dari dinas pendidikan,sehingga bertentangan dengan undang undang KIP No.14 Tahun 2008” Keterbukaan Informasi Publik” jo Undang Undang Peran Serta Masyarakat,demikian juga perwal tangsel No.36 Tahun 2009,yang direvisi No.3 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Sukarela tapi dibatasi sangat jelas mengkangkangi Permendiknas tentang Anggaran Dana Pendidikan,pedoman BOS,BOSDA dan lain sebagainya,tegas LSM-PPPN-RI kepada Wartawan.Selain itu Peraturan Walikota- Bogor yang menerbitkan LKS (Lembaran Kerja Siswa ) dapat dibebankan kepada siswa/siswi,maka pendapat Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diany sangat tepat menyatakan Perwal Tangsel adalah salah penafsiran sehingga dicabut pada tanggal 20 Juni 2010.Pada Pebruari 2011 Kabid Dikdas Tangerang Selatan ”Kaswanda menerbitkan surat edaran agar setiap sekolah penerima dana BOS membuat spanduk bertuliskan ”Sekolah Menyelenggarakan Pendidikan Gratis Bagi Siswa Miskin & Tidak Mampu,pada hal pada spanduk yang resmi sebagaimana disahkan oleh menteri pendidikan dan dirjen pendidikan adalah” Sekolah Menyelenggarakan Pendidikan Gratis” Maka sangat jelas spanduk tersebut mengijinkan pemungutan biaya pendidikan bagi orang tua /siswa/siswi yang mampu,sehingga terkesan melecehkan peraturan mendiknas dan pedoman/juklak/juknis BOS.”Misi & Visi LSM-PPPN-RI adalah ”Hukum & Peraturan Tidak Ada Apa Apanya,Apabila Tidak Dipergunakan,maka hal tersebut sangat tepat terjadi terutama di Tangerang Selatan,100% sekolah penerima Dana BOS/BOSDA maupun BSM tidak membuat papan tulis pengeluaran pos pos penyerapan dana sebagaimana diuraikan pada pedoman dana BOS. Dalam peraturan tata cara /acuan disebutkan penyerapan anggaran BOS yang tidak sesuai dengan mekanisme dan/atau mempedomani acuan BOS dianggab sebagai bentuk penyimpangan,maka akibat tidak adanya papan tulis pengeluaran dibuat disetiap sekolah di Tangsel sangat berpotensi untuk dikorupsi,pasalnya setiap semester baru maupun tahun ajaran baru SD/MI se Tangsel wajib dibebani pembelian Buku Paket Terhadap Siswa,Jadi sangat jelas pengalokasian dana BOS /BOSDA maupun dana pendidikan lainnya tidak diketahui keberadaannya,Dimakanah penyerapan BOS Buku SD/MI se Tangerang Selatan terhitung sejak Tahun 2009 s/d 2011 ???. tegas LSM-PPPN-RI kepada Wartawan. Telah berulangkali permasalahan tersebut di investigasi LSM-PPPN-RI,namun hingga saat ini tidak digubris oleh Dinas Pendidikan Tangerang Selatan termasuk surat investigasi ke Walikota Tangerang Selatan.Mampukah Mendiknas mengarahkan seluruh sekolah membuat papan tulis pengeluaran /penyerapan anggaran sebagaimana diuraikan pada pedoman dana pendidikan  untuk meminimalisasi penyimpangan anggaran BOS/Bosda dan dana lainnya,            

0 komentar:

Poskan Komentar